Mengapa Perlu Ada Perpanjian Perpajakan

Oktober 30, 2007 in PPh, Pajak, Pajak Internasional

Sebagian besar negara di dunia ini mengandalkan sumber keuangannya dari pajak. Entah itu negara besar atau negara kecil, negara kaya ataupun negara miskin. Masing-masing negara tentu mengenakan pajak sesuai dengan keentuan dan aturan yang diatur oleh masing-masing negara. Di Indonesia, dasar hukum tertinggi pengenaan pajak diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang [...]

Tak Miliki NPWP, Wajib Pajak Diancam Tarif Berlipat Ganda

September 21, 2007 in PPh, Pajak, Warta Pajak

 (21/9/2007) Wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP diancam sanksi berupa tarif Pajak Penghasilan atau PPh yang berlipat ganda karena untuk penghasilan utama dan tambahan dikenai tarif berlainan.
Untuk penghasilan utama, dia akan dibebani tarif PPh lebih tinggi 20 persen dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. Untuk penghasilan dari usaha [...]

“Dana cadangan PHK jangan dikenakan pajak”

September 20, 2007 in PPh, Pajak, Warta Pajak

Rabu, 19/09/2007 14:27 WIB
oleh : John Andhi Oktaveri
JAKARTA (Bisnis): Menakertrans Erman Soeparno meminta Depkeu untuk tidak mengenakan pajak atas dana cadangan perusahaan untuk kompensasi PHK tenaga kerja ketika dana tersebut masuk instrumen investasi.
“Ini untuk merangsang agar perusahaan ini mencadangkan dana untuk kompensasi PHK sebesar-besarnya,” ujar Erman dalam konferensi pers.
Usulan tersebut disampaikan Erman kepada Wapres Jusuf [...]

Fiskal Dihapus Mulai 2010

September 19, 2007 in PPh, Pajak, Warta Pajak

Pemerintah berencana menurunkan sejumlah tarif Pajak Penghasilan (PPh) dan bahkan menghapuskan seluruh fiskal tahun 2010.
Hal tersebut disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI yang membahas mengenai RUU Pajak Penghasilan (PPh) di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/9/2007).
“Pembayaran fiskal ke luar negeri akan dihapus pada tahun 2010,” ujar Sri Mulyani.
Pemerintah dalam [...]

WAJIB PAJAK, SUBJEK PAJAK, DAN NPWP

September 14, 2007 in KUP, PPh, Pajak

Istilah Wajib Pajak (disingkat WP) dalam perpajakan Indonesia merupakan istilah yang sangat populer. Istilah ini secara umum bisa diartikan sebagai orang atau badan yang dikenakan kewajiban pajak. Dalam undang-undang KUP lama, istilah Wajib Pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau [...]

Bagaimana perlakuan pajak atas CSR?

September 3, 2007 in PPh, Pajak

Walaupun sempat menjadi perdebatan dari stakeholders, Pasal 74 amendemen UU PT yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial korporasi (CSR) akhirnya diterima DPR. Para pengusaha sempat keberatan karena mungkin menganggap CSR akan mengurangi laba dan menambah panjang kewajiban yuridis perusahaan.
Benturan antara kepentingan dan motivasi usaha (profitabilitas) cenderung menganggap CSR sebagai donasi atau charity (karitas). Hasan Zein [...]

PPh Atas Dividen

Agustus 23, 2007 in PPh, Pajak

Pengertian Dividen
Pengertian atau definisi dividen menurut Pajak Penghasilan terdapat dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh). Di bagian tersebut ditegas kan bahwa dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian [...]

Tax Treaty

Agustus 16, 2007 in PPh, Pajak

Berikut ini rangkuman dari perjanjian perpajakan (tax treaty) Indonesia dengan negara-negara lain.
1. Competent Authority
2. Daftar P3B 
3. Tarif PPh Pasal 26
3.  Time Test BUT

Menghitung PPh Karyawan

Maret 23, 2007 in PPh, Pajak

Memenuhi pertanyaan seseorang dalam tulisan ini, saya coba mengilustrasikan bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan. Acuan peraturan yang berlaku pada saat ini adalah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-15/PJ/2006. Untuk memudahkan perhitungan saya memakai kasus yang paling umum ditemui di perusahaan.