PPh Pasal 23 Baru dan Masalahnya

Februari 16, 2007 in Pajak

 

Pada akhir tahun 2006 Dirjen Pajak mengeluarkan perauran baru tentang pemotongan PPh Pasal 23 dengan dikeluarkannya Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-178/PJ.2006. Ketentuan ini menggantikan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002. Pada dasarnya aturan ini adalah penjabaran dari wewenang Dirjen Pajak untuk menentukan jenis-jenis objek PPh Pasal 23 selain yang sudah disebutkan di Undang-undang Pajak Penghasilan.

 

Kalau dilihat isinya, nampaknya aturan baru ini ingin memperluas objek pemotongan PPh Pasal 23. sekaligus menurunkan tarif untuk jenis objek tertentu. Perluasan objek pajak ini bisa dilihat dari disebutkannya jenis “jasa lain” yang menjadikan semua jenis jasa pada hakekatnya kena PPh Pasal 23. Penurunan tarif dilakukan pada jasa teknik dan jasa manajemen di mana pada ketentuan lama perkiraan penghasilan neto nya 40% diturunkan menjadi 30% sehingga tarif efektif turun dari 6% menjadi 4,5%..

 

Kontroversi timbul ketika aturan ini dikeluarkan. Pertama, aturan ini sempat membingungkan dan menimbulkan multi tafsir. Harian Bisnis Indonesia sempat menafsirkan ketentuan ini dengan paradigma posotof list, di mana semua jasa yang tidak terdapat aturan ini dianggap sebagai objek PPh Pasal 23. Pada edisi berikutnya ternyata harian Bisnis Indonesia melakukan revisi penafsirannya bahwa sesungguhnya aturan baru ini menganut prinsip negatif list di mana seluruh jasa pada hakekatnya objek PPh Pasal 23 kecuali disebutkan dikecualikan. Kebingungan juga terjadi ketika membaca daftar lampiran II nomor 2c di mana disebutkan objek PPh Pasal 23 adalah jasa konsultansi kecuali jasa konsultasi hukum, konsultansi bisnis, dan konsultansi pajak. Nah yang menjadi bingung adalah apakah kata-kata kecuali di sini bermaksud mengecualikan sebagai objek pajak atau mengecualikan jasa konsultansi tetapi termasuk jasa lain?

 

Kedua, terdapat penambahan objek pajak yang secara jelas disebutkan yang sebelumnya tidak dikenakan PPh Pasal 23 seperti jasa kurir, jasa biro perjalanan wisata, jasa agen perjalanan wisata dan jasa freiht forwarding. Banyak dari perusahaan yang bergerak di bidang ini keberatan untuk dipotong PPh Pasal 23. Nampaknya asosiasi pengusaha ini sedang mengusahakan untuk tidak dikenakan pemotongan PPh. Kebingungan juga terjadi dalam prakteknya tentang hakikat jasa-jasa ini. Sebagai contoh, apakah kalau perusahaan sekedar membeli tiket pesawat dari travel agent harus memotong PPh Pasal 23 juga.

 

Ketiga, dalam lampiranII nomor 4 disebutkan dalam jasa pelaksanaan konstruksi termasuk iklan (?). Ketentuan ini membingungkan, apakah jasa iklan dimasukan sebagai jasa konstruksi atau iklan di sini yang di maksud adalah jasa konstruksi untuk membangun kontruksi yang menayangkan produk-produk tertentu seperti yang biasa kita saksikan di pinggir-pinggir jalan yang ramai.

 

Keempat, sampai saat ini fihak Direktorat Jenderal Pajak belum mengeluarkan formulir SPT Masa PPh Pasal 23 yang baru sebagai akibat dari peraturan yang baru ini. Begitu juga program e-SPT PPh Masa belum ada revisi. Hal ini tentu akan merepotkan Wajib Pajak yang akan melaporkan SPT PPh Pasal 23 bulan Januari. Ada inisiatif dari kawan-kawan kantor untuk membuat file database yang sudah disesuaikan dengan peraturan yang baru. Tapi saya enggak tahu apakah nanti file pelaporannya bisa diload.

 

Nah itulah masalah-masalah yang dihadapi baik oleh Wajib Pajak maupun petugas pajak akibat dikeluarkannya peraturan baru ini. Moga-moga Bapak-bapak di kantor pusat sana segera melakukan revisi aturan ini agar lebih jelas dan memberikan kepastian hukum.